Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk membantu permodalan usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi. Dari segi kebutuhan, layanan dana bergulir sangat dibutuhkan oleh puluhan juta usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi dimana pada tahun 2003 jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 99,9% dari seluruh unit usaha. Dana bergulir tersebut harus dikelola secara efektif sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Permasalahan Dana Bergulir

  1. Kinerja pelayanan dan keuangan dana bergulir rendah dan tidak dapat diukur dengan jelas

Kinerja dana bergulir seharusnya semakin bertambah dan dapat diukur serta dilaporkan, namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dikarenakan pengelola dana bergulir belum melaksanakan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan praktek manajemen yang sehat.

  • Rendahnya produktivitas dana bergulir yang disebabkan oleh masalah internal UMKM

Penerima dana bergulir mempunyai kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen keuangan, pemasaran dan penguasaan teknolgi yang rendah. Disamping itu UMKM mempunyai akses permodalan yang kurang sehingga dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat memberikan hasil yang maksimal.

  • Pengelola dana bergulir pada kementerian negara/lembaga masih beragam

Secara umum pola pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga saat ini adalah sebagai berikut:

Kementerian negara/lembaga menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat (kelompok UMKM, koperasi, individu dan usaha skala besar), selanjutnya masyarakat yang akan mengulirkan dana tersebut. Dana tidak dikembalikan lagi kepada kementerian negara/lembaga namun kementerian negara melakukan monitoring terhadap pengguliran dana tersebut.

Departemen A hanya melaporkan pengeluaran dana bergulir dan tidak melaporkan aset berupa Dana Bergulir di Neraca Departemen A.

  • Kementerian negara/lembaga menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat (kelompok UMKM, koperasi, individu dan usaha skala besar), selanjutnya masyarakat yang akan mengulir dana tersebut. Dana tidak dikembalikan lagi kepada kementerian negara/lembaga tersebut dan tidak melakukan monitoring terhadap pengguliran dana bergulir. Perguliran dana bergulir seutuhnya dipercayakan kepada masyarakat.

Departemen A hanya melaporkan pengeluaran dana bergulir dan tidak melaporkan aset berupa Dana Bergulir di Neraca Departemen A.

  • Kementerian negara/lembaga menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat, masyarakat mengembalikan dana tersebut kepada kementerian negara/lembaga, selanjutnya kementerian negara/lembaga menyalurkan kembali dana bergulir kepada masyarakat. Pengelolaan dana bergulir seutuhnya dikuasai oleh kementerian negara/lembaga namun dana bergulir tersebut tidak dilaporkan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

Departemen C menyalurkan dana kepada koperasi melalui Bank Kemakmuran yang bertindak sebagai excuting agency. Bank Kemakmuran mengirimkan secara periodik posisi dana kepada Departemen C, Departemen C mencatat perkembangan dana tetapi tidak melaporkannya dalam laporan keuangan Departemen C.

  • Kementerian Negara/Lembaga menyalurkan dana bergulir dengan atau tanpa bunga kepada penerima dana bergulir. Dana bergulir tersebut akan ditagih dari penerima masyarakat, dan langsung disetor oleh Kementerian Negara/Lembaga kepada Rekening Kas Umum Negara. Pada akhir tahun jumlah dana yang terdapat di masyarakat menjadi nol (tidak ada).

Pengelolaan dana yang selama ini dipersepsikan sebagai dana bergulir dapat dilakukan oleh 3 (tiga) institusi yaitu:

  1. Satuan kerja biasa

Satker biasa merupakan satker di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan APBN/APBD. satker tersebut harus menyetor pendapatan yang diterima oleh satker secepatnya ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan tidak boleh mengelola kas. Dana bergulir harus tercantum dalam DIPA.

2. Satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD)

BLU/BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan antara lain dapat mengelola langsung pendapatan tanpa menyetor terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan dapat mengelola kas. Dana bergulir tidak perlu tercantum dalam DIPA.

3. Institusi di luar satker pemerintah

Pemerintah Pusat/Daerah dapat juga menggunakan lembaga lain selain lembaga pemerintah untuk mengelola dana bergulir, misalnya BUMN/D di bidang pembiayaan. Pemerintah mengeluarkan sejumlah dana kepada lembaga tersebut untuk dikelola dengan skim dana bergulir.

  • Alokasi anggaran untuk dana bergulir beragam

        Saat ini alokasi anggaran untuk pengeluaran dana bergulir dimasukkan ke dalam Belanja Bantuan Sosial, Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Modal Non Fisik Lainnya.

  • Entitas akuntansi dan pelaporan beberapa dana bergulir tidak jelas

Salah satu kendala dalam pelaporan dana bergulir adalah entitas akuntansi dan pelaporan dana bergulir tidak jelas. Penyebabnya adalah sebagai berikut:

  • Instansi pemerintah sering hanya bertanggung jawab pada saat penyaluran dana bergulir pertama sekali.
  • Instansi pemerintah yang menguasai anggaran untuk dana bergulir beranggapan bahwa alokasi anggaran untuk dana merupakan pengeluaran habis pakai yang tidak menghasilkan aset, oleh sebab itu dana bergulir tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan.
  • Dana bergulir tersebut sering hanya dikelola oleh lembaga non pemerintah
  • Akuntansi dan pelaporan dana bergulir belum sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan SAP

Pengertian Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

  1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.
  2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan
  3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
  4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
  5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir
  6. Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh satuan kerja pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

  1. Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA).
  2. Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah (BUN/BUD).
  3. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lainlain.
  4. Jika berfungsi sebagai executing agency, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima, menyalurkan dan menagih kembali serta menanggung resiko ketidaktertagihan.
  5. Jika berfungsi sebagai chanelling agency, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima.
  6. Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja
  7. Satuan kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.
  8. Akuntansi dan Pelaporan Dana Bergulir

Pengembalian dana kepada satker pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus. Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan.

Pendapatan dapat berupa bunga atau bagi hasil. Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian. Sementara itu besaran pendapatan yang dibayar kepada satker pengelola dana bergulir adalah sebesar suku bunga atau bagi hasil yang disepakati antara penerima dana dengan satker pengelola dana bergulir

Sistem akuntansi instansi/SKPD

Hutang kepada KUN/BUD                                                                            Rp xxx

                                Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir                                                  Rp xxx

Dan

Diinvestasikan dalam Investasi jk. Panjang                                            Rp xxx

                                Dana Bergulir                                                                                                     Rp xxx

Sistem akuntansi kas umum negara/daerah

Kas di Kas Negara/Daerah                                                                            Rp xxx

                                Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir                                                 Rp xxxx

Pendapatan dapat digunakan langsung tanpa perlu disetor ke kas negara/daerah

Pendapatan tersebut diakuntansi untuk menghasilkan LK sesuai SAP:

Sistem akuntansi instansi/SKPD

                   Hutang kepada KUN/BUD         Rp xxx

                                Pendapatan BLU                                               Rp xxx

                   Kas di BLU                                        Rp xxx

                                Ekuitas Dana Lancar                        Rp xxx

Sistem akuntansi kas umum negara/daerah

                   Kas di BLU                                        Rp xxx

                                Pendapatan BLU                                               Rp xxx

  • Penyajian Dana Bergulir

Pengeluaran untuk dana bergulir disajikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai bagian Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen. Pada saat perolehan, Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan/dana yang dikeluarkan secara periodik melakukan penyesuaian sehingga nilai dana bergulir menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

 75 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.