Hibah BMN atau dalam kata lain pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. BMN dapat dihibahkan jika memenuhi persyaratan:

  1. Bukan merupakan barang rahasia negara
  2. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak
  3. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan negara.

Penerima hibah dapat berupa lembaga sosial, masyarakat, pemerintah negara lain (dalam kerangka hubungan internasional), masyarakat internasional yang terkena bencana alam, pemerintah daerah, BUMN, atau pihak lain yang ditetapkan oleh pengelola barang. Adapun dalam pemberian hibah mempertimbangkan kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, Pendidikan (non komersial), dan penyelenggaraan pemerintah negara/daerah).

Hibah BMN (selain tanah dan/atau bangunan) perlu mendapat persetujuan dari pihak berikut:

  1. DPR, jika bernilai lebih dari Rp100 miliar
  2. Presiden, jika bernilai lebih dari Rp10 miliar
  3. Menteri Keuangan, jika bernilai sampai dengan Rp10 miliar

Sedangkan hibah BMN berupa tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR, kecuali untuk:

  1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  3. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
  4. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
  5. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
  6. bernilai lebih dari 10 miliar (setelah mendapat pesetujuan Presiden).

Berikut merupakan alur dalam melakukan hibah:

  1. Pengguna Barang melakukan persiapan dengan penelitian administratif (data BMN dan data calon penerima hibah) dan fisik yang dituangkan dalam BA Penelitian
  2. Mengajukan permohonan persetujuan hibah ke Pengelola Barang
  3. Pengelola Barang melakukan penelitian atas Permohonan persetujuan hibah
  4. Pengelola Barang menerbitkan persetujuan/penola kan hibah dengan terlebih dahulu mengajukan persetujuan kepada DPR/Presiden dalam hal dibutuhkan
  5. Pengguna Barang membuat naskah hibah yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan penerima hibah
  6. Berdasarkan Persetujuan Hibah dan Naskah Hibah, Pengguna Barang melakukan serah terima yang dituangkan dalam BAST dan dilanjutkan dengan melakukan penghapusan dari Daftar Barang
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1, Piutang Negara/Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Daerah dan/atau hak Pemerintah Pusat/Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Adapun penghapusan merupakan proses/cara untuk menghapuskan, meniadakan, dan membatalkan.
Terdapat 2 jenis penghapusan piutang berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2005 stdtd. PP Nmor 35 Tahun 2017, yaitu penghapusan secara bersyarat dan secara mutlak.
Penghapusan secara bersyarat adalah kegiatan penghapusan piutang dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih negara/daerah. Adapun persyaratan usulan penghapusannya ialah:
1.    Daftar Nominatif Penanggung Utang
2.    PSBDT, untuk selain piutang Tuntutan Ganti Rugi.
3.    PSBDT dan adanya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK untuk piutang TGR
4.    Dalam hal piutang yang tidak dapat diserahkan ke PUPN, PSBDT diganti dengan PPNTO.
Penghapusan secara mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah. Adapun persyaratan usulan penghapusannya ialah:
1.    Telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak SK Hapus Bersyarat,
2.    Daftar Nominatif,
3.    SK Hapus Bersyarat
4.    Surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang yang menyatakan  bahwa Penanggung Utang tidak mempunya kemampuan untuk  menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
Penghapusan piutang negara hanya dapat dilakukan oleh persetujuan pihak berikut:
1.    DJKN atas nama Menteri Keuangan, dengan nilai sampai dengan Rp1 miliar
2.    Menteri Keuangan, dengan nilai sampai dengan Rp10 miliar
3.    Presiden, dengan nilai lebih dari Rp10 miliar sampai dengan Rp100 miliar
4.    Presiden dengan persetujuan DPR, dengan nilai lebih dari Rp100 miliar.
Sedangkan penghapusan piutang daerah hanya dapat dilakukan oleh pihak berikut:
1.    Gubernur/Bupati/Walikota, dengan nilai sampai dengan Rp5 miliar,
2.    Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD, dengan nilai lebih dari Rp5 miliar

 89 total views,  2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published.