Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sistem yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dibentuknya BLUD dilatarbelakangi oleh tujuan pemerintah yang ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tujuan bernegara dengan memberikan peluang bagi instansi pemerintah untuk mengelola kegiatannya dengan ala bisnis.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pembina keuangan satker BLUD dalam hal ini mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan satker BLUD.

Kebijakan mengenai pengelolaan belanja BLUD adalah sebagai berikut:

1. Bisa melebihi anggaran
2. Menganut pola anggaran fleksibel (Pasal 59 ayat 2)
3. Belanja dapat disesuaikan dengan perubahan pendapatan dan harus persetujuan KD (Pasal 74 ayat 2&5)
4. Dapat dilakukan pergeseran
5. Dapat melakukan pergeseran rincian sepanjang tidak melebihi jenis belanja (Pasal 61 ayat 5)
6. DPA tidak perlu dirinci
7. Rincian belanja dicantumkan dalam RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) (Pasal 61 ayat 6)

Kebijakan mengenai pendapatan BLUD bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan yang sah seperti jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi/potongan sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa, investasi, dan pengembangan usaha (Pasal 51). Pendapatan ini dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA (Pasal 54).

Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa menurut Perpres 16/2018 Pasal 61, BLU dikecualikan dari peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada umumnya. Artinya, pemimpin BLU yang mengatur terkait pengadaan barang/jasa pada BLU. Terdapat kebijakan pengadaan barang/jasa BLU yaitu sebagai berikut:

1. Pengadaan barang dan jasa diberikan pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum (Pasal 76 ayat 2)
2. Bertujuan untuk menjamin barang lebih bermutu, mudah, proses cepat dan menyesuaikan kebutuhan untuk mendukung kelancaran BLUD (Pasal 77 ayat 2)
3. Dilakukan oleh pelaksana pengadaan yang dibentuk oleh pemimpin BLUD (Pasal 79)
4. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PERKADA (Pasal 77 ayat 1)

Penyusunan tarif layanan BLUD sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 adalah melalui alur sebagai berikut:

• Pembentukan Tim

Pemimpin BLUD dapat membentuk tim yang terdiri dari SKPD yang membidang BLUD, PPKD, unsur PT dan lembaga profesi.

• Penyusunan Tarif

Penyusunan tarif harus dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli, asas keadilan dan kepatutan.

• Pengusulan Tarif

Usulkan tarif kepada kepala daerah berupa tarif layanan baru atau perubahan.

• Penerbitan Perkada

Pola tarif diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

• Penyampaian ke DPRD

Perkada yang telah disusun disampaikan kepada DPRD.

Adapun kebijakan mengenai pengelolaan piutang, utang, dan investasi pada BLUD adalah sebagai berikut:

1. Piutang
2. BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
3. Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Kepala Daerah.
4. Piutang dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Utang
6. BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
7. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional.
8. Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal.
9. Pembayaran kembali utang merupakan tanggung jawab BLUD.
10. Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
11. Investasi
12. BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan serta tidak mengganggu likuiditas BLUD. (Pasal 92)
13. Investasi dapat dengan mengoptimalkan surplus (Pasal 93 ayat 2)
14. Investasi jangka pendek meliputi: deposito pada bank umum atau surat berharga jangka pendek (Pasal 93 ayat 3)
15. Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Perkada (Pasal 94)

Dalam mengelola kas, BLUD dapat mengalami surplus/defisit antara penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 tahun anggaran. Adapun kebijakan terkait surplus/defisit anggaran adalah sebagai berikut:

1. SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)
2. Dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Kepala Daerah, sesuai dengan kewenangannya, disetor sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD (Pasal 95 ayat 3)
3. SiLPA dapat digunakan melalui mekanisme APBD (Pasal 95 ayat 5)
4. Pengelolaan SiLPA diatur dengan Perkada (Pasal 96)
5. Defisit

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari:

1. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
2. Penarimaan Piutang (Pasal 97 ayat 2) 

 427 total views,  4 views today