Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Tahapan Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga

1. Pengajuan Permohonan Nomor Register ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan

a. PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dari dalam negeri kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan:

• Permohonan nomor register atas Hibah Langsung (format Lampiran B dalam PMK No : 99/PMK.05/2017)
• Perjanjian Hibah;
• Ringkasan Hibah (format Lampiran huruf C dalam PMK No : 99/PMK.05/2017)
• Surat Kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah

b. Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan , permohonan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk uang, dilampiri dengan:

• SPTMHL
• Rekening koran
• Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register merupakan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima Hibah.

2. Pengajuan Permohonan Nomor Register ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan

a. Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk B/J/S membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.

b. Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.

c. BAST sekurang-kurangnya memuat:

• Tanggal serah terima,
• Pihak Pemberi dan Penerima,
• Nilai nominal,
• Bentuk hibah,
• Tujuan BAST dan
• Rincian harga per barang

3. Pengajuan Permohonan Nomor Register ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan

a. Dalam rangka pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga).

b. Dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, PA/KPA menerbitkan MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga).

c. Kedua dokumen tersebut harus diajukan pengesahannya ke KPPN sebelum mencatat barang di dalam Modul Aset/Persediaan dan mencatat transaksi pengesahan hibah di Modul GLP.

d. Catatan dalam perekaman MPHL-BJS di aplikasi Sakti, yaitu:

1. ) Perekaman melalui Modul Pembayaran >> Catat/Ubah SPP >> Jenis SPP 500 (Lainnya) >> 510 (Pengesahan) >> 513 (Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang Jasa Surat Berharga).

2. ) Sumber dana diisi:

• HLBD untuk hibah langsung Barang dari dalam negeri
• HLBL untuk hibah langsung Barang dari luar negeri
• HLJD untuk hibah langsung Jasa dari dalam negeri
• HLJL untuk hibah langsung Jasa dari luar negeri
• HLSD untuk hibah langsung Surat Berharga dari dalam negeri
• HLSL untuk hibah langsung Surat Berharga dari luar negeri

3. ) MAK/MAP (Kode akun) untuk Belanja Hibah (kolom sebelah kiri) diisi akun belanja hibah sesuai kolom MAK belanja di bawah halaman ini (Daftar Akun Debet MPHL-BJS)

4. ) MAK/MAP (Kode akun) untuk Pendapatan hibah (kolom sebelah kanan) diisi:

• 431121 – Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang
• 431221 – Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Barang
• 431122 – Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa
• 431222 – Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
• 431123 – Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga
• 431223 – Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga

5. ) Uraian : “Pengesahan Hibah dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Triwulan ke …. untuk kegiatan ………… sesuai Surat Perjanjian Hibah (NPHD/NPHLN) Nomor : ………… Tanggal…………”

6. ) Penandatangan MPHL-BJS adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

e. Pengesahan MPHL-BJS diajukan ke KPPN (melalui seksi Vera) dengan melampirkan:

• Hardcopy dan ADK MPHL-BJS
• Surat penetapan nomor register Hibah
• BAST HIbah
• SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)
• SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga)

 116 total views,  1 views today